Pembukaan Lelang Sawah Wakaf BKM Demak Tahun 2025–2026 Berlangsung Lancar dan Antusias

Demak, 28 Juli 2025 – Sebanyak 250 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Demak mengikuti pembukaan Lelang Sawah Wakaf Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk Musim Tanam 2025–2026 yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Demak. Kegiatan ini menjadi awal rangkaian lelang lahan seluas 477 bahu yang tersebar di 12 desa di wilayah Demak.

Turut hadir dalam acara pembukaan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Demak Hendra Jaya Atmaja, S.H., M.H., bersama Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Datun Kejari Demak, serta Ketua BKM Demak KH. Zaenal Arifin, Ketua MUI Demak Gus Ghozali Ihsan, dan unsur Forkopimda serta perwakilan Bank Jateng.

Kepala Kemenag Demak, Taufiqur Rahman, menyampaikan bahwa tahun ini sistem pelaksanaan lelang mengalami pembaruan. Jika sebelumnya digelar di tingkat desa, kini kegiatan dipusatkan di Kemenag untuk menjamin transparansi dan pemerataan. Warga ber-KTP Demak bisa mengikuti lelang dengan maksimal tiga bahu per peserta. Selain itu, disediakan skema bantuan pembiayaan bagi petani yang mengalami kendala finansial, bekerja sama dengan Bank Jateng.

Kajari Demak Hendra Jaya Atmaja menegaskan bahwa lelang ini bukan hanya untuk pertanian, tetapi juga bertujuan menyejahterakan umat. “Hasil lelang digunakan untuk masjid, anak yatim, dhuafa, dan fakir miskin. Jika ada pihak yang mencoba mengganggu proses ini, laporkan langsung kepada saya,” tegasnya.

Antusiasme masyarakat sangat tinggi, tercatat sebanyak 723 orang mendaftar untuk mengikuti lelang. Sistem pengamanan juga diperketat untuk menjamin kelancaran proses, dengan melibatkan 40 personel TNI dan 85 anggota Polri.

Adapun jadwal lelang berlangsung selama dua minggu ke depan di beberapa desa seperti Poncoharjo, Serangan, Betahwalang, Kalicilik, Jogoloyo, hingga Buko dan Sumberejo. Khusus di Desa Poncoharjo, sebanyak 176 bau lahan dilelang pada hari pertama ini.

Lelang ini turut dimonitor oleh BKM Provinsi dan BKM Pusat sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah umat.