Kejagung Sita Rp301,9 M dari Mafia Minyak Goreng

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memperlihatkan komitmen dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan perusahaan besar di industri kelapa sawit. Melalui Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS), Kejagung berhasil menyita dana ratusan miliar rupiah dari Grup Duta Palma yang terlibat dalam kasus mafia minyak goreng. Dalam operasi penyitaan terbaru ini, sejumlah Rp301,9 miliar disita dari PT Darmex Plantations, salah satu anak perusahaan Grup Duta Palma, setelah penyidik mengidentifikasi aliran dana yang disamarkan melalui Yayasan Darmex. (12/11)

Direktur Penyidikan JAMPIDSUS, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa penyitaan ini dilakukan setelah pihaknya melakukan penelusuran mendalam terhadap aliran dana perusahaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa uang hasil tindak pidana korupsi ini berasal dari pengelolaan lahan sawit ilegal yang dikuasai secara melawan hukum oleh PT Darmex Plantations. “Dana tersebut disamarkan ke rekening Yayasan Darmex, dengan total penyitaan mencapai Rp301.986.366.605,” jelas Qohar dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Penelusuran Aset dari Korporasi Grup Duta Palma

Penyitaan kali ini bukan yang pertama dilakukan terhadap aset-aset Grup Duta Palma. Sebelumnya, pada Oktober 2024, Kejagung juga menyita dana sebesar Rp372 miliar dari PT Asset Pacific, perusahaan lain yang berafiliasi dengan Grup Duta Palma. Penyitaan dilakukan dalam dua kali operasi yang masing-masing dilaksanakan di Gedung Menara Palma dan kantor PT Asset Pacific di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dari operasi pertama, tim penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah senilai Rp40 juta serta Dolar Singapura senilai SGD 2 juta, yang setara dengan sekitar Rp63,7 miliar. Pada operasi kedua di lokasi lain, tim penyidik menyita uang dalam bentuk tunai sebesar Rp149,5 miliar, SGD 12,5 juta, dan USD 700 ribu.

Kejagung juga menyatakan bahwa dana yang berhasil disita ini sebagian besar terkait dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Duta Palma, seperti PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani, diduga melakukan praktik usaha secara melawan hukum dan meraup keuntungan besar dari penguasaan lahan hutan tanpa izin yang sah. Penghasilan dari kegiatan ini kemudian disalurkan dan disamarkan melalui PT Darmex Plantations, yang mengalihkan uang tersebut ke rekening Yayasan Darmex.

Langkah Tegas Kejaksaan Agung dalam Menegakkan Hukum

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menegaskan bahwa tindakan penyitaan ini adalah bagian dari langkah serius Kejaksaan Agung dalam menindak tegas kasus-kasus korupsi yang melibatkan perusahaan besar. “Perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam praktik usaha ilegal yang sangat merugikan negara dan masyarakat, terutama terkait penguasaan lahan secara melawan hukum yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan,” ujar Harli. Dia menambahkan bahwa tindak lanjut dari penyitaan ini adalah memastikan kasus ini sampai ke tahap persidangan agar para pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Tindakan hukum yang diambil Kejaksaan Agung terhadap Grup Duta Palma mencakup Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diterapkan secara tegas terhadap PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific. Pasal-pasal ini mengatur tentang sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan atau terlibat dalam kegiatan pencucian uang, baik melalui penyamaran aset maupun melalui transfer dana ke pihak ketiga, termasuk yayasan atau entitas lainnya.

Meningkatkan Pengawasan terhadap Tindak Kejahatan Korporasi

Kasus mafia minyak goreng ini telah menjadi sorotan publik karena melibatkan skema keuangan yang kompleks, serta penggunaan yayasan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Menurut Qohar, penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak lain dalam aliran dana ini. Ia menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung akan terus memantau setiap perkembangan dan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menelusuri aliran uang hingga ke tingkat internasional jika diperlukan.

Selain itu, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyitaan kali ini hanya merupakan langkah awal dalam proses hukum yang panjang, dengan harapan akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya. “Kami berharap penanganan tegas dalam kasus ini dapat menjadi contoh bagi korporasi lain untuk tidak bermain-main dengan hukum dan memanfaatkan kelemahan regulasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” pungkas Qohar.

Dampak Kasus Mafia Minyak Goreng bagi Industri Sawit dan Ekonomi Nasional

Kasus ini telah menunjukkan bagaimana praktik kejahatan korporasi, jika tidak dikendalikan, bisa berdampak buruk pada industri dan ekonomi nasional. Industri kelapa sawit yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan negara justru dirusak oleh korporasi yang mengabaikan aturan. Kejaksaan Agung berharap penindakan tegas ini bisa memperbaiki iklim usaha di sektor perkebunan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Dengan total dana yang telah disita mencapai lebih dari Rp750 miliar, Kejaksaan Agung menyampaikan akan terus mengawasi perkembangan kasus ini, memastikan bahwa aset-aset hasil kejahatan tidak lagi bisa disamarkan. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa upaya penyitaan dan pengungkapan kasus ini merupakan bukti nyata keseriusan dalam menjaga integritas hukum dan perekonomian negara. (HM)